Koster Ingatkan Waspada Konflik Jelang Nyepi dan Idul Fitri

Ruang Bangsa - DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan sosial menjelang perayaan Nyepi Tahun Caka 1948 yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah.

Peringatan tersebut disampaikan Koster saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang digelar di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (16/3).

Menurut Koster, momentum dua hari raya besar yang berlangsung berdekatan tersebut memerlukan perhatian serius agar tidak menimbulkan potensi gesekan di tengah masyarakat.

“Mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkopimda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, serta Forum Kerukunan Umat Beragama telah menerbitkan seruan bersama tentang pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah,” ujar Koster.

Seruan bersama tersebut, lanjutnya, menjadi bentuk komitmen seluruh pihak untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Bali.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, kedua perayaan keagamaan diharapkan dapat berlangsung dengan penuh khidmat, saling menghormati, serta tetap menjaga suasana Bali yang aman dan kondusif.

Koster menjelaskan bahwa periode hari raya biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas keagamaan, serta kegiatan sosial dan ekonomi.

Jika tidak dikelola dengan baik, situasi tersebut berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan adanya berbagai dinamika sosial yang perlu diantisipasi, termasuk potensi penyebaran narasi provokatif di media sosial hingga kurangnya pemahaman terhadap aturan pelaksanaan Nyepi, khususnya bagi pendatang maupun wisatawan asing.

“Kita juga perlu mewaspadai kemungkinan munculnya narasi provokatif di media sosial, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan Nyepi oleh pendatang maupun wisatawan asing, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang hari raya,” tegasnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat langkah-langkah strategis guna mencegah munculnya konflik sosial.

Langkah tersebut di antaranya meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik, serta mengoptimalkan peran aparat keamanan dan perangkat desa adat dalam menjaga stabilitas wilayah.

Selain itu, pendekatan dialogis dan persuasif juga terus dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Koster menegaskan bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Namun dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan yang bijaksana, dialogis, serta tetap memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya ingin menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi,” ungkapnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di masyarakat.

Diketahui, Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial tersebut mengusung tema Mitigasi Potensi Konflik Sosial Menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Sosial.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber strategis, di antaranya Pangdam IX Udayana, Kapolda Bali, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, serta Kabag Ops Badan Intelijen Negara Daerah Bali.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama sehingga Bali tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis menjelang dua hari raya besar tersebut. [*]