Warga dari wilayah Kenali Asam, Kota Jambi, yang terkena dampak zona merah Pertamina, mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jambi, Al Haris. Pertemuan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan terkait status wilayah mereka yang dianggap tidak adil.
Sekitar 5.000 sertifikat warga di Kenali Asam masuk dalam kawasan zona merah yang didefinisikan sebagai wilayah rawan keselamatan di sekitar fasilitas migas dan jalur pipa Pertamina. Kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat setempat, termasuk pembatasan aktivitas, kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pertanahan, serta ancaman relokasi tanpa kompensasi yang jelas.
Warga yang tergabung dalam Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi terus berjuang untuk hak-hak dasar mereka yang dirasa terampas akibat penetapan kawasan zona merah. Mereka menilai bahwa penetapan ini dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai dan adanya data lintas instansi yang tidak sinkron, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi korban kebijakan administratif yang tidak transparan.
Pada malam hari Minggu (25/1/2026), pengurus Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi diterima langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi simbol harapan baru bagi warga yang merasa berjuang sendiri selama ini.
Gubernur Al Haris menyatakan dukungan penuhnya terhadap perjuangan warga. Ia berjanji untuk berbicara dengan menteri terkait dan melibatkan forum dalam upaya pemulihan hak-hak warga yang terdampak. Dukungan ini diharapkan menjadi pengakuan atas penderitaan yang dialami masyarakat akibat kebijakan zona merah.
Ketua Divisi Advokasi Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi, Suhatman Pisang, menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada kekacauan administrasi antarinstansi. Banyak warga yang tiba-tiba dinyatakan tinggal di zona merah, padahal permukiman tersebut sudah ada jauh sebelum penetapan oleh Pertamina. Hal ini mengakibatkan warga kehilangan kepastian hukum atas rumah dan tanah mereka.
Gubernur Jambi menegaskan komitmennya untuk membantu perjuangan warga hingga ke tingkat pusat. Ia berencana untuk melakukan lobi di kementerian untuk memastikan hak-hak warga diperhatikan. Sebagai langkah konkret, perwakilan Forum Tolak Zona Merah Pertamina Jambi, Derry Anandia, bersama rekan-rekannya, dijadwalkan akan pergi ke Jakarta untuk menyampaikan surat resmi ke instansi terkait dan mengupayakan penjadwalan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Pertamina Jambi, Nakim, serta Penasihat Forum, Ambo, yang memberikan dukungan penuh kepada warga dalam perjuangan mereka. Bagi warga Jambi yang terdampak zona merah Pertamina, perjuangan ini bukan hanya sekadar masalah status wilayah, melainkan juga hak hidup, hak atas tempat tinggal, dan hak atas keadilan.
Warga berharap agar negara hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan oleh sistem.