Wali Kota Solo Minta BGN Batasi Dapur SPPG untuk Cegah Konflik Sosial

Wali Kota Solo Minta BGN Batasi Dapur SPPG Maksimal 81 Unit, Khawatir Picu Konflik Sosial

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo, Respati Ardi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru melebihi 81 unit di Solo, Jawa Tengah, karena dikhawatirkan memicu konflik sosial dan ketimpangan penerima manfaat.

Menurut Respati, idealnya jumlah dapur SPPG di Solo tidak lebih dari 81 dapur.

Sementara berdasarkan data BGN, rencana dapur SPPG yang akan dibangun di Solo mencapai 93 dapur.

"Jadi saya mohon dari BGN untuk tidak membuka dapur SPPG tidak lebih dari 81. Sehingga tidak terjadi konflik sosial, tidak terjadi lag penerima manfaat dan pengawasan," kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026).

Respati menilai pengawasan oleh Satgas MBG tidak akan optimal jika jumlah dapur SPPG terlalu banyak.

Oleh karena itu, pihaknya meminta BGN menghitung ulang jumlah dapur SPPG yang akan berdiri di Solo.

"Kalau pengawasan diserahkan kepada Pemda, otomatis kalau jumlahnya tidak sesuai dan terlalu banyak maka pengawasannya tidak akan optimal. Saya mohon kebijakan dari BGN," ungkap dia.

Ia menyebut saat ini dapur SPPG yang telah beroperasi di Solo sekitar 60 dapur yang tersebar di lima kecamatan.

Terkait permintaan agar tidak mendirikan dapur baru, Respati mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada BGN.

"Surat sudah dikirim ke BGN tanggal 14 Februari," imbuh dia.

Soroti Menu MBG saat Ramadan

Di sisi lain, Respati juga menyoroti menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di beberapa wilayah yang mendapat protes dari warga.

Ia memperbolehkan orangtua murid dan pihak sekolah untuk mengembalikan menu MBG yang dinilai tidak layak kepada dapur SPPG.

"Apabila dirasa tidak layak boleh dikembalikan kepada SPPG yang berwenang. Jadi apabila dari sekolah oh ini tidak layak itu bisa dikembalikan," kata Respati.