Pemprov Papua Tengah Lakukan Rapat Penanganan Konflik Sosial Kapiraya
loading...
NABIRE, SUARAPAPUA.com — Langkah penanganan konflik sosial di Kapiraya, perbabatasan kabupaten Mimika, Deiyai, Dogiyai, terus dilakukan pemerintah provinsi Papua Tengah. Hari ini, Rabu (25/2/2026) kembali dilakukan rapat koordinasi dan harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya di Timika, kabupaten Mimika.
Gubernur Meki Nawipa menyatakan, pertemuan ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan hati dan langkah untuk membawa perdamaian yang berkelanjutan di wilayah Kapiraya.
“Terkait situasi di Kapiraya, saya ingin menekankan bahwa fokus utama kita hari ini bukanlah mengenai batas administrasi pemerintahan antar kabupaten. Kita hadir untuk mendengarkan suara nurani dan sejarah yang diwariskan oleh leluhur melalui masyarakat adat yang memiliki hak ulayat di daerah tersebut. Pemerintah hadir bukan untuk menentukan garis batas dari sudut pandang birokrasi, melainkan untuk memfasilitasi bagaimana masyarakat adat dari masing-masing kabupaten dapat duduk bersama, saling menghormati, dan menyepakati tanda-tanda alam serta batas ulayat yang telah ada turun-temurun,” tuturnya dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli gubernur Marten Ukago, SE, M.Si di ballroom Grand Hotel Tembaga, Timika, Rabu (25/2/2026).
“Harmonisasi ini adalah kunci agar tidak ada lagi keraguan dan gesekan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lanjut ditekankan, penyelesaian konflik ini harus lahir dari kesepakatan murni masyarakat adat yang memegang teguh adat istiadat leluhurnya.
Untuk itu, tiga poin penting ditegaskan dalam rakor kali ini agar ada manfaat terbaik yang diperoleh pada akhirnya.
Pertama, rapat ini dapat menghasilkan pemahaman bersama bahwa penyelesaian ini berbasis pada pengakuan hak ulayat dan sejarah adat,” ujarnya.
Kedua, komitmen antar pemerintah kabupaten untuk mendukung penuh apa pun yang menjadi kesepakatan damai para tokoh adat di lapangan.
Ketiga, suasana yang kondusif di mana masyarakat dapat menentukan sendiri batas wilayahnya sesuai tatanan adat yang mereka yakini.
“Saya ingin menitipkan pesan agar proses ini dijaga dengan bahasa yang merangkul dan menyejukkan. Hindari pembahasan yang bersifat kontroversial dan mari kita fokus pada pencarian titik temu yang mengedepankan persaudaraan,” tegasnya.
Rakor dihadiri bupati Mimika, bupati Dogiyai, bupati Deiyai beserta jajaran Forkopimda, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Papua Tengah, kepala Biro Tapem Setda provinsi Papua Tengah, tim Penanganan Konflik Kapiraya baik dari unsur provinsi maupun kabupaten, dan seluruh tokoh adat serta hadirin lainnya.
Sebagai pesan penutup gubernur Papua Tengah, kutip Marten Ukago, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, hingga para tokoh masyarakat yang telah bersepakat untuk mengedepankan dialog dan menjaga semangat persaudaraan dalam pertemuan ini.
Ajak gubernur Meki Nawipa, “Mari kita bersama-sama menjaga kepercayaan dan amanah yang telah diletakkan masyarakat di pundak kita. Kehadiran kita hari ini adalah bukti nyata bahwa kepentingan rakyat dan kedamaian wilayah adalah prioritas utama. Dengan semangat kebersamaan dan rasa saling menghargai terhadap ulayat masing-masing, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik.”
