Pemprov Papua Tengah Gelar Rakor Penyelesaian Konflik Sosial di Kapiraya

Suasana Rakor dan harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika, Rabu (25/2/2026)(Salampapua.com/Evita)

Harmonisasi Konflik Di Kapiraya, Pemprov Papua Tengah Rakor Bersama Tiga Kabupaten

By Redaksi Salam Papua

25 Feb 2026

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan harmonisasi penanganan konflik sosial di Kapiraya, yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika, Rabu (25/2/2026).

Rakor dipimpin Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, didampingi Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii, serta Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah Jhon Gobai.

Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bersama anggota, perwakilan DPRP Papua Tengah, perwakilan MRP, Pj Sekda Mimika, Kepala Biro Tapem PPT, Kapolres Mimika dan Kapolres Deiyai, serta perwakilan DPRD Deiyai dan Dogiyai.

Hadir pula tokoh-tokoh masyarakat dari Suku Mee dan Suku Kamoro serta tim harmonisasi dari tiga kabupaten. Marthen Ukago menyampaikan, dalam rapat tersebut disepakati langkah-langkah bersama yang akan ditempuh tiga kabupaten guna menyelesaikan konflik di Kapiraya.

“Kehadiran pemerintah bukan untuk menunjuk batas birokrasi, tetapi pemerintah bersama masyarakat adat akan menyepakati sesuai batas-batas hak ulayat yang sudah ada sejak dulu. Mari kita hindari pembahasan yang bersifat kontroversial dan fokus pada pencarian titik temu yang meningkatkan persaudaraan,” ujarnya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan Pemkab Mimika telah memiliki peta batas wilayah. Tim harmonisasi yang telah dibentuk akan turun bersama untuk melihat batas wilayah sekaligus hak ulayat di lapangan.

“Kita akan berangkat bersama-sama ke Kapiraya untuk melihat batas hak ulayat. Jadwal keberangkatan akan disesuaikan dengan pemerintah provinsi serta kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Kita harus ciptakan dulu kondisi aman, jangan sampai terpengaruh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi,” ungkapnya.

Bupati Deiyai, Melkianus Mote, menyebut pihaknya telah membentuk tim sesuai arahan gubernur, dengan tugas mendata warga dan fasilitas yang terdampak konflik.

“Kami sudah punya tim untuk mendata masyarakat terdampak. Namun kami belum bisa mengirim bantuan karena akses penerbangan ke Kapiraya belum tersedia. Kami berterima kasih kepada Pemkab Mimika yang sudah mengirim bantuan makanan,” katanya.

Ia meminta Pemprov segera mengeluarkan izin terbang ke Bandara Kapiraya agar tim harmonisasi dapat diberangkatkan dari Deiyai.

Sementara itu, Bupati Dogiyai, Yudas Tebai, juga telah membentuk tim yang melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat. Ia menegaskan pendekatan penyelesaian akan dilakukan secara langsung dengan masyarakat di Kapiraya.

“Karena dulu mereka hidup bersama, maka tugas kami hanya memfasilitasi agar mereka sendiri yang berbicara dan menentukan batas antara Mee dan Kamoro,” ujarnya.

Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah menegaskan kondisi di Kapiraya harus segera diselesaikan melalui kesepakatan konkret. Ia juga meminta dukungan aparat keamanan dari tiga kabupaten untuk memastikan situasi tetap kondusif.

“Kita akan langsung turun ke lapangan. Kami harap pihak keamanan memastikan keadaan aman agar semua proses berjalan baik,” pungkasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi