Pemprov Papua Tengah Fasilitasi Pembentukan Tim Penanganan Konflik Kapiraya

Play Baca Berita

‎PAPUATENGAH, Seputarpapua.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memfasilitasi rapat koordinasi melalui Zoom Meeting dalam rangka penanganan konflik sosial batas wilayah yang terjadi di Kapiraya antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai.

‎

‎Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan dihadiri oleh Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah (DPRPT) beserta sejumlah anggota dewan, Bupati Mimika bersama jajaran, Bupati Deiyai bersama jajaran, serta Bupati Dogiyai yang diwakili Sekretaris Daerah Petrus Agapa.

‎

‎Plt. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, menyampaikan bahwa rapat yang digelar pada 13 Februari 2026 tersebut merupakan langkah awal koordinasi lintas pemerintah dalam menyikapi konflik sosial yang terjadi sejak 11 Februari dan berlanjut hingga 13 Februari 2026.

‎

‎“Dalam rapat sudah disepakati bahwa masing-masing kabupaten akan membentuk tim penanganan konflik. Tim ini akan melakukan pendekatan secara adat kepada para kepala suku dan pemilik hak ulayat, baik dari pihak Kamoro maupun Mee, guna meredam dan menyelesaikan konflik yang terjadi,” ujar Albertus Adii.

‎

‎Menurutnya, langkah penyelesaian akan dimulai dengan konsolidasi dan komunikasi di tingkat suku, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama untuk merumuskan hasil kesepakatan. Selanjutnya, Forkopimda Provinsi Papua Tengah bersama tiga kabupaten akan turun langsung ke wilayah terdampak untuk menyelesaikan persoalan, termasuk terkait tapal batas adat.

‎

Selain pembentukan tim, rapat juga menyepakati bahwa dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat edaran dari Gubernur Papua Tengah. Salah satu poinnya adalah penghentian sementara aktivitas penerbangan ke wilayah terdampak serta penertiban aktivitas para pekerja, termasuk kegiatan ekonomi dan tambang rakyat di wilayah tersebut, guna mencegah meluasnya konflik.

‎

‎“Terkait tapal batas, tim juga akan melakukan negosiasi dan komunikasi dengan para pemilik hak wilayah dan tanah adat agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat,” tambahnya.

‎

‎Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah konflik berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara material maupun korban jiwa.

‎

‎Melalui rapat tersebut, Gubernur Papua Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kamoro dan Kapiraya, agar menahan diri, menjaga keamanan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

‎

‎“Semua pihak diminta untuk menghentikan aksi-aksi yang dapat memicu konflik lanjutan. Kita kedepankan dialog, pendekatan adat, dan koordinasi bersama demi terciptanya kedamaian,” tegasnya

‎

‎Ke depan, Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai akan segera membentuk tim khusus untuk melakukan negosiasi langsung dengan para tokoh adat. Hasil pembahasan di tingkat kabupaten akan kembali dibahas bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah guna memastikan penyelesaian konflik sosial di Kapiraya dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Reporter : Maksi Wiyai Mote

editor : Iba

Dapatkan berita terbaru setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Saluran WhatsApp “Seputarpapua.com”

IKUTI SALURAN