Menjaga Keterbukaan dan Ruang Demokrasi di Tengah Pandemi: Tantangan dan Harapan
Forum Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka mencermati perjalanan satu dekade keanggotaan Indonesia di Open Government Partnership (OGP) yang dimulai sejak tahun 2011. Meskipun OGP bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, tantangan besar dalam tata kelola data masih mengemuka. Hal ini terlihat dari pengelolaan data anggaran, pelayanan publik, lingkungan, serta keterbukaan kontrak yang belum optimal.
Di tengah pandemi COVID-19, ruang demokrasi semakin menyempit. Isu transparansi dalam penanganan pandemi, termasuk alokasi anggaran, fasilitas kesehatan, dan program bantuan sosial, menjadi sorotan. Ketidakmampuan OGP dalam menyelesaikan masalah reformasi birokrasi dan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Selain itu, hak masyarakat atas akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan, juga masih terabaikan. Lemahnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum dan minimnya perlindungan bagi kelompok rentan menunjukkan adanya kekurangan dalam penegakan hukum yang adil.
Walaupun demikian, sejumlah inisiatif positif telah diciptakan oleh masyarakat sipil dan beberapa pemerintah daerah untuk memperbaiki data layanan publik dan pengembangan sistem pengaduan. Pada tahun 2021, Indonesia berhasil menambah jumlah anggota lokal OGP, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam praktik pemerintah terbuka.
Dalam rangka menyikapi tantangan tersebut, Forum Masyarakat Sipil memilih lima isu utama untuk akselerasi inisiatif ko-kreasi yang lebih bermakna, antara lain:
- Open Respon + Open Recovery COVID-19
- Access to Justice dan Pelayanan Publik
- Open Parliament dan Korupsi Regulasi
- Civic Space dan Gerakan Anti Korupsi di Era Pandemi
- Implementasi OGP Daerah
Namun, meskipun sudah satu dekade menjadi anggota, komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip OGP masih diragukan. Pemerintah dinilai belum memiliki regulasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan OGP secara kolaboratif.
Forum Masyarakat Sipil menegaskan pentingnya penerbitan peraturan yang jelas dan kuat sebagai dasar implementasi OGP di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk menjamin hak atas ruang kewargaan yang mencakup kebebasan berekspresi dan perlindungan bagi saksi dan korban.
Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, forum ini mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas pada pemulihan kesehatan masyarakat dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanganan COVID-19. Selain itu, DPR RI dan DPRD diharapkan dapat lebih serius dalam meningkatkan implementasi Open Parliament Indonesia untuk menjamin hak partisipasi publik dalam proses kebijakan.
Forum Masyarakat Sipil juga menyerukan perlunya penguatan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam mewujudkan komitmen OGP serta pengembangan inovasi baru yang mendukung implementasi OGP di tingkat lokal.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan dapat terwujud, sehingga kepercayaan publik terhadap negara dapat meningkat.
