Kesbangpol Kalbar Didorong Perkuat Deteksi Dini Konflik Sosial
Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan politik guna menjaga stabilitas daerah, terutama menjelang pelaksanaan berbagai program pembangunan tahun 2026.
"Kesbangpol harus mampu mendeteksi potensi gangguan sejak awal. Stabilitas daerah ini menjadi kunci utama agar pembangunan bisa berjalan dengan baik," kata Sekda Kalbar Harisson di Pontianak, Minggu.
Harisson mengatakan peran Kesbangpol menjadi garda terdepan dalam membaca dinamika sosial di masyarakat sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Ia menegaskan Kesbangpol memiliki fungsi strategis sebagai unsur intelijen daerah yang melengkapi tugas aparat keamanan seperti Polri, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), khususnya dalam memetakan situasi sosial politik serta merespons isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut dia, sejumlah dinamika sosial seperti aksi demonstrasi, gesekan antarwarga, maupun perbedaan kepentingan politik perlu dikelola secara persuasif melalui pendekatan dialog dan komunikasi intensif.
"Salah satu yang sering muncul adalah demonstrasi. Ini harus diantisipasi dengan dialog dan komunikasi yang baik, sehingga tidak berkembang menjadi konflik," tuturnya.
Harisson menilai upaya pencegahan lebih efektif dibanding penanganan setelah konflik terjadi, karena gangguan stabilitas sosial-politik dapat berdampak langsung pada iklim investasi, pelayanan publik, hingga kelancaran program pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kalbar M. Bari mengatakan koordinasi antara Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat agar arah kebijakan, program, serta indikator kinerja tahun anggaran 2026 berjalan selaras.
"Rapat ini untuk menyamakan persepsi dan langkah, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif," katanya.
Ia menambahkan, penguatan komunikasi lintas perangkat daerah diperlukan untuk merumuskan program pencegahan konflik, pembinaan wawasan kebangsaan, serta pengelolaan dinamika sosial politik secara terukur.
Menurut Bari, sinergi antarlembaga diharapkan mampu membangun sistem peringatan dini sehingga potensi gangguan keamanan maupun perpecahan sosial dapat diidentifikasi dan dicegah sedini mungkin.
"Kami ingin setiap potensi gangguan bisa ditangani lebih awal, sehingga masyarakat tetap aman dan pembangunan berjalan lancar," katanya.
