Kemenag Rilis Pemetaan Potensi Konflik Sosial Keagamaan 2025
KOMPAS.TV – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama merilis Laporan Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan 2025.
Mengutip keterangan tertulis Kemenag, Sabtu (15/11/2025) berdasarkan hasil survei di 504 kabupaten/kota dengan 8.746 responden menunjukkan bahwa konflik sosial keagamaan kini lebih banyak dipicu dinamika internal umat Islam.
“Yang menguat justru konflik intraumat, yaitu konflik internal akibat perbedaan tafsir, praktik ibadah, dan klaim otoritas,” kata Tim Leader Pemetaan, Abi S Nugroho, Rabu (12/11/2025) dalam Workshop Pembahasan Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Evaluasi Urusan Agama Islam di Jakarta pada 12–14 November 2025.
Laporan tersebut juga menyebut bahwa konflik intraumat berpotensi berkembang jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat.
Riset yang dilakukan juga mendeteksi pengaruh segitiga konflik diskursif, yakni ujaran kebencian, misinformasi/disinformasi, dan politik identitas, sebagai “mesin percepatan konflik”.
“Ketika kerentanan emosi bertemu provokasi digital, sengketa kecil bisa berubah menjadi krisis besar dalam hitungan jam,” tambahnya.
Laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa toleransi intraumat dan perilaku prososial lintas-paham merupakan faktor paling efektif dalam meredam potensi konflik keagamaan.
Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Dedi Slamet Riyadi, menegaskan, hasil pemetaan tersebut menjadi pijakan penting untuk arah kebijakan Kemenag.
“Ini bukan sekadar laporan statistik. Ini kompas operasional bagi Kemenag dalam peningkatan layanan di bidang deteksi dini dan cegah dini konflik,” ujarnya.
Selanjutnya, Kemenag berencana menerapkan strategi intervensi berbasis kategori kerawanan, yakni Rentan, Waspada, dan Aman, yang fokus pada peningkatan regulasi emosi dan toleransi di wilayah rentan serta penguatan kemampuan manajemen konflik di wilayah waspada.
Penyusunan laporan tersebut dilakukan sebagai rujukan strategis pemerintah dalam memahami dinamika terbaru konflik intraumat serta menyiapkan kebijakan pencegahan yang lebih tepat dan komprehensif.
Sebanyak 180 peserta hadir mewakili Kanwil Kemenag Provinsi, Direktorat Urais dan Bina Syariah, PKUB, APRI, IPARI, Biro Perencanaan, BRIN, ormas Islam, serta mitra kerukunan umat beragama.
