Kelangkaan BBM dan LPG Berpotensi Picu Konflik Sosial di Sintang
RRI.CO.ID, Sintang Kelangkaan gas LPG dan bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sintang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak segera diantisipasi melalui pengawasan dan koordinasi lintas sektor.
Isu ini dikemukakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, dalam kegiatan Komunikasi sosial kemasyarakatan (Komsos) yang digelar bersama unsur Forkopimda, Forkopimca, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, camat, kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda, Rabu lalu.
Abdul juga menegaskan bahwa kejahatan siber, peredaran narkoba, hingga cuaca ekstrem masih menjadi potensi pemicu konflik yang dapat berkembang di masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergisitas lintas sektor untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Yang pertama, ancaman siber yang melibatkan AI. Yang kedua, kejahatan lintas negara, sehingga perlu kewaspadaan terhadap penyelundupan barang maupun narkoba. Yang ketiga, konflik sosial atau tata ruang dan ekonomi, masih terdapat potensi konflik yang melibatkan investasi, pertumbuhan, lahan, dan kelangkaan, baik itu gas LPG maupun BBM pada saat ini. Yang keempat, risiko bencana ekstrem yang berpotensi memicu konflik lingkungan,” jelasnya.
Meski berbagai potensi tersebut menjadi perhatian, Abdul menegaskan bahwa situasi keamanan Kabupaten Sintang pada awal tahun 2026 secara umum masih dalam kondisi aman dan kondusif.
