Kejari Padang Panjang Gelar Rakor Teknis Tingkatkan Penegakan Hukum

Kejari Padang Panjang Gelar Rakor Teknis Penuntutan untuk Tingkatkan Kepastian Hukum 2025

: Pemko dan Aparat Penegak Hukum Perkuat Sinergi Penanganan Perkara Koneksitas di Padang Panjang. Foto : Diskominfo Padang Panjang

Oleh MC KOTA PADANG PANJANG, Selasa, 25 November 2025 | 19:21 WIB - Redaktur: Pasha Yudha Ernowo - 105

Padang Panjang, InfoPublik — Upaya memperkuat kualitas penegakan hukum di Sumatera Barat kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Teknis Penuntutan Penanganan Perkara Koneksitas yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang, Senin (24/11/2025). Kegiatan strategis ini mempertemukan jajaran Oditurat di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar bersama aparat penegak hukum (APH) dari berbagai lembaga.

Forum ini menjadi wadah pemantapan koordinasi dalam perkara koneksitas—kasus yang melibatkan unsur sipil dan militer—yang selama ini menuntut sinkronisasi tindakan serta kesatuan penafsiran hukum antarinstansi.

Aspidmil Kolonel Budiharto menegaskan bahwa penanganan perkara koneksitas tidak boleh berjalan secara terpisah-pisah. Setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, harus berada dalam satu garis komando dan pemahaman hukum yang selaras.

“Prosedur penyidikan, koordinasi antarlembaga, hingga proses penuntutannya menuntut adanya keselarasan tindakan, pemahaman hukum yang kuat, dan integritas yang tinggi,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa kesatuan pandang, perkara koneksitas rawan mengalami tumpang tindih kewenangan yang dapat melemahkan proses penegakan hukum. Karena itu, ia menekankan peran strategis kejaksaan sebagai benteng dan pengawal supremasi hukum.

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis yang hadir dalam forum tersebut memberikan apresiasi kepada Kejati Sumbar dan Kejari Padang Panjang atas penyelenggaraan agenda strategis ini. Ia menilai, penguatan penegakan hukum merupakan kunci terciptanya stabilitas wilayah dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Pemerintah Daerah sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penegakan hukum yang baik merupakan prasyarat bagi stabilitas wilayah, ketertiban sosial, dan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Wako Hendri menambahkan bahwa sinergi lintas lembaga harus terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas SDM aparat, memperdalam pemahaman teknis, dan meminimalkan potensi disharmoni di lapangan.

“Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kapasitas SDM dan mematangkan teknis penanganan perkara,” tegasnya.

Ia berharap rakor ini menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk penyusunan SOP penanganan perkara koneksitas yang lebih operasional dan mudah diterapkan, serta pola hubungan kerja yang lebih terstruktur antarpenegak hukum.

Kepala Kejari Padang Panjang, Adhi Setyo Prabowo, menegaskan pihaknya siap menjadi simpul koordinasi antaraparat penegak hukum demi mempercepat penyelesaian perkara koneksitas.

“Kejari Padang Panjang siap menjadi jembatan koordinasi antarlembaga demi menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan di wilayah Padang Panjang,” ujarnya.