Kapolres Mimika Hadiri Rapat Penanganan Konflik Sosial di Kapiraya

Polda Papua Tengah – Polres Mimika, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang digelar di ruang Multipurpose Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah tersebut turut dihadiri oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, unsur DPR Papua Tengah, MRPT, Forkopimda, tokoh adat suku Kamoro dan Mee, serta para pejabat terkait lainnya.

Penyampaian Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Papua Tengah, Marten Ukago, ditegaskan bahwa penyelesaian konflik di Kapiraya difokuskan pada pengakuan hak ulayat adat, bukan pada persoalan batas administrasi pemerintahan. Pemerintah Provinsi berkomitmen memfasilitasi dialog antar masyarakat adat guna mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan.

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, S.I.K., M.H., dalam penyampaiannya menegaskan kesiapan Polri untuk mendukung penuh proses harmonisasi yang akan dilakukan di lapangan. Ia meminta agar masing-masing kabupaten segera menyampaikan data jumlah personel dan tim yang akan diberangkatkan guna dilakukan pemetaan dan pengamanan secara maksimal.

“Kami akan melakukan penebalan personel serta sterilisasi lokasi guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kami juga mengimbau agar perwakilan yang hadir di lapangan dibatasi untuk menghindari potensi gesekan antar masyarkat ,” tegas Kapolres.

Selain itu, Polres Mimika bersama jajaran TNI akan terus melakukan langkah preventif, termasuk komunikasi persuasif dengan masyarakat guna mencegah adanya aksi provokasi yang dapat memicu kembali konflik antara kelompok masyarakat suku Kamoro dan Mee.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa pada Jumat, (27/02/2026) , para Bupati dari tiga kabupaten bersama tim harmonisasi akan turun langsung ke Kapiraya untuk melakukan verifikasi lapangan dan memfasilitasi pertemuan adat.

Rapat ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, aparat keamanan, serta perwakilan masyarakat adat sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan, stabilitas, dan perdamaian di wilayah Kapiraya.

Author: Humas Polda Papua