Kapolda dan Bupati Tinjau Konflik Tapal Batas di Kapiraya, Serukan Kondusivitas

Mimika, 28 Februari 2026 – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat penyelesaian konflik sosial tapal batas wilayah di Distrik Mimika Barat Tengah, Tim Penanganan dan Harmonisasi Konflik Sosial melakukan kunjungan langsung ke Kampung Kapiraya, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Jumat (27/02/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kapolda Papua Tengah Jermias Rontini, bersama Bupati Mimika Johannes Rettob, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, Danyon B Mimika Kompol Umbu Sairo, Wadanyon B Mimika AKP Ferdinan Alfa Pikey, Kabag Ops Res Mimika AKP Hendri A. Korwa serta Plt Kakesbangpol Mimika Alfasiah.

Rombongan bertolak dari Heliped Bandara Mozes Kilangin Timika menggunakan dua unit helikopter menuju lokasi konflik di Kampung Kapiraya. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan peninjauan sekaligus dialog terbuka bersama masyarakat.

Konflik tapal batas antara Suku Kamoro dan Suku Mee diketahui telah berlangsung sejak tahun 2024 dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun aparat keamanan.

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan kehadiran pemerintah bersama aparat keamanan bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penyelesaian konflik sedang diproses secara resmi oleh pemerintah.

“Masalah tapal batas merupakan urusan pemerintah. Kami telah melaksanakan rapat bersama tiga kepala daerah, yaitu Mimika, Deiyai, dan Dogiyai di Timika,” ujarnya.

Ia berharap seluruh masyarakat dapat bekerja sama dengan tim yang telah dibentuk untuk menentukan batas wilayah serta pemetaan hak ulayat secara adil sebelum diserahkan kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Kapolda Papua Tengah Jermias Rontini memperkenalkan diri sebagai Kapolda Papua Tengah yang baru sekaligus menegaskan komitmennya menjaga keamanan wilayah.

Ia mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi dipicu oleh aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut.

“Saya minta tidak ada konflik. Tetap tenang dan petakan wilayah adat sesuai hak ulayat masing-masing,” tegasnya.

Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Kapolda telah memerintahkan personel Brimob untuk bersiaga dan melakukan pengamanan di Kampung Kapiraya agar masyarakat dapat beraktivitas normal tanpa adanya penggunaan alat perang.

Dalam dialog tersebut, perwakilan masyarakat juga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan aparat keamanan, termasuk permintaan percepatan penyelesaian tapal batas serta pembangunan Pos Polisi di wilayah Mimika Barat Tengah guna mendukung stabilitas keamanan jangka panjang.