Forum RT-RW Jakarta Pusat Soroti Penyerapan Aspirasi Warga dalam Perencanaan Daerah
Forum RT-RW Jakarta Pusat menilai bahwa aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah di DKI Jakarta. Penilaian ini disampaikan dalam audiensi yang berlangsung bersama DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 29 Januari 2026.
Dalam acara tersebut, Forum RT-RW mengungkapkan bahwa meskipun banyak usulan dari masyarakat, masih terdapat berbagai kendala yang menghalangi aspirasi tersebut untuk sampai ke tahap perencanaan daerah.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengakui adanya masalah dalam penyerapan aspirasi masyarakat. "Banyak usulan masyarakat yang menguap dan tidak masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah," ujarnya. Ia menambahkan bahwa tidak semua usulan warga dapat terakomodasi hingga tahap perencanaan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD DKI Jakarta membuka ruang alternatif agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan lebih efektif. Salah satu opsi yang diusulkan adalah melalui mekanisme reses anggota DPRD. "Saya menyarankan agar usulan dapat langsung disampaikan melalui reses sebagai alternatif," kata Khoirudin.
Dia menilai bahwa mekanisme reses cukup relevan untuk mempercepat penyerapan aspirasi, karena tidak perlu melalui pembahasan berjenjang di tingkat kecamatan maupun wali kota. Dengan cara ini, diharapkan aspirasi warga dapat langsung dibahas di DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum RT-RW Jakarta Pusat, Joko Hardoyo, menyampaikan bahwa RT dan RW sering mengalami hambatan birokrasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kondisi ini mengakibatkan pola komunikasi antara tingkat lingkungan dan pengambil kebijakan belum berjalan optimal. "Kami sering kesulitan menyampaikan aspirasi ke tingkat atas karena adanya sekat birokrasi," tandas Joko.
Melalui audiensi ini, Forum RT-RW Jakarta Pusat berharap dapat membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga aspirasi warga dapat terserap lebih baik dalam kebijakan pembangunan DKI Jakarta.
