FAKTA Soroti Penundaan Cukai Minuman Berpemanis oleh Menkeu Purbaya
Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mengungkapkan keprihatinan atas keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kembali menunda penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Penundaan ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pangan yang sehat serta perlindungan kesehatan.
Ketua FAKTA Indonesia, Ary Subagyo Wibowo, menyatakan penundaan ini sangat disayangkan, terutama mengingat meningkatnya angka kematian dan kasus penyakit diabetes yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
Skema Cukai Sudah Masuk dalam APBN
Ary mengungkapkan bahwa pemerintah telah merancang pengendalian konsumsi gula sejak lama. Skema cukai MBDK bahkan sudah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021-2025 sebagai sumber penerimaan negara. Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie, juga menyoroti kurangnya ketelitian Kementerian Keuangan dalam merencanakan penerimaan negara, termasuk proyeksi sekitar Rp 7 triliun yang seharusnya diperoleh dari cukai MBDK.
“Landasan fiskal sudah ada, urgensi kesehatan publik juga sangat kuat, tetapi kebijakan ini tetap ditunda,” ujar Ary.
Tekanan dari Industri
Menurut Ary, penundaan ini kemungkinan terkait dengan tekanan dari industri dan kelompok kepentingan yang menolak adanya regulasi untuk membatasi konsumsi gula. Ia menekankan bahwa konsumsi MBDK berkontribusi signifikan terhadap kasus diabetes, obesitas, dan penyakit ginjal kronis.
“Dampaknya nyata. Angka kematian meningkat, beban pembiayaan kesehatan bertambah, dan masyarakat kecil yang paling menderita,” tambahnya.
Ancaman Terhadap Hak Kesehatan Publik
FAKTA menilai bahwa penundaan yang berkepanjangan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga sebagai bentuk pembiaran yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat atas kesehatan. “Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi rakyat dari kepentingan industri. Kebijakan kesehatan harus berbasis bukti dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” tegas Ary.
Bertolak Belakang dengan Target Generasi Emas 2045
Ary juga menambahkan bahwa keputusan untuk menunda cukai MBDK bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai visi Generasi Emas 2045. Ia berpendapat bahwa tidak mungkin menciptakan generasi yang unggul dan produktif jika faktor risiko penyakit tidak menular tidak dikelola dengan baik sejak dini. Melindungi anak dan remaja dari konsumsi gula berlebihan dianggap sebagai investasi penting untuk masa depan bangsa.
Seruan di Momentum Hari HAM
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia, FAKTA Indonesia menyerukan pemerintah untuk segera menghentikan penundaan dan menerapkan cukai MBDK sebagai langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat.
