Polemik mengenai penetapan zona merah oleh Pertamina terus berlanjut dan menarik perhatian berbagai pihak, terutama warga yang terdampak. Mereka mengeluhkan sertifikat hak milik yang diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena masuk dalam zona merah tersebut.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, memberikan dukungan kepada warga yang menolak penetapan zona merah tersebut. Dukungan ini disampaikan saat ia menerima perwakilan Forum Warga Tolak Zona Merah di rumah dinasnya pada Minggu, 18 Januari 2026.
Suhatman Pisang, Ketua Tim Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah, menyatakan bahwa Hafiz Fattah berkomitmen untuk berjuang bersama warga terdampak baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia juga berencana untuk berkoordinasi dengan Gubernur Jambi, Al Haris, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, agar semua pihak dapat berkumpul untuk mencari solusi yang tidak merugikan warga.
Hafiz menambahkan, "Saya sudah berkoordinasi dengan ketua DPRD Kota, insya Allah pada Senin dan Selasa besok akan dilakukan foto satelit untuk memastikan area yang disebutkan sebagai lahan konsesi pertambangan Pertamina itu." Ia juga menekankan pentingnya mendapatkan data yang akurat sebelum berdiskusi lebih lanjut dengan Gubernur Jambi pada hari Rabu mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Jambi.
Sebelumnya, Derri Anandia, juru bicara Forum Warga Tolak Zona Merah, mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan beberapa aksi penolakan terhadap penetapan zona tersebut. "Kami selalu bergerak dengan segala daya kami, agar hak-hak rakyat jangan dirampas begitu saja," ujarnya.