DPRD Kota Jambi Ajak Masyarakat Percayakan Penyelesaian Polemik Zona Merah kepada Pemda
DPRD Kota Jambi meminta masyarakat yang terdampak oleh penetapan kawasan yang dikenal sebagai zona merah untuk tetap mempercayakan penyelesaiannya kepada pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dalam pertemuan dengan perwakilan Forum Warga Tolak Zona Merah pada Rabu, 10 Desember 2025.
Faried mengungkapkan bahwa pihaknya memahami keresahan yang dirasakan oleh warga sehubungan dengan ketidakpastian status lahan yang diklaim sebagai kawasan operasional PT Pertamina EP. Ia menegaskan bahwa DPRD juga merupakan bagian dari masyarakat dan tidak ingin masalah ini berlarut-larut.
"Kami meminta kepercayaan warga yang terdampak. DPRD tentu tidak bisa menunggu terlalu lama, karena masyarakat butuh kejelasan status hukum atas lahan mereka," ujarnya.
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 5.506 bidang sertifikat yang terindikasi berada di kawasan tersebut. Rincian bidang sertifikat tersebut antara lain:
- Kelurahan Kenali Asam: 1.843 bidang
- Kelurahan Kenali Asam Bawah: 1.314 bidang
- Kelurahan Paal Lima: 918 bidang
- Kelurahan Suka Karya: 648 bidang
- Kelurahan Kenali Asam Atas: 645 bidang
- Kelurahan Simpang III Sipin: 74 bidang
- Kelurahan Mayang Mangurai: 64 bidang
Faried menjelaskan bahwa konflik kepemilikan lahan ini telah berlangsung sejak tahun 1988 dan semakin mencuat setelah adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2020-2023, yang meminta Pertamina untuk menilai kembali seluruh aset yang dikelolanya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kota Jambi berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) pada tahun depan untuk mengawal penyelesaian masalah ini. DPRD juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung.
"Sengketa ini menyangkut aset negara, sehingga proses penyelesaiannya memang membutuhkan waktu dan kehati-hatian," tambahnya.
Sementara itu, Derri Anandia, Juru Bicara Forum Warga Tolak Zona Merah, menyatakan bahwa aksi yang dilakukan warga merupakan demonstrasi kedua kalinya dengan tuntutan yang sama, yaitu pencabutan status zona merah dan pengembalian hak kepemilikan warga sesuai sertifikat resmi yang mereka miliki.
"Kami meminta Pertamina untuk mencabut status tersebut dan pemerintah daerah bersama DPRD untuk benar-benar turun tangan menyelesaikan persoalan yang sudah lama menggantung ini," katanya.
