SEMA 1/2026: Ketua PN Jadi Penentu Validitas Keadilan Restoratif
Hukum

SEMA 1/2026: Ketua PN Jadi Penentu Validitas Keadilan Restoratif

Jakarta- Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa penghentian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif kini tidak lagi dapat dilakukan sepihak...

Risiko Moral Hazard dalam Penundaan Penuntutan Pidana Korporasi di KUHAP Baru
Hukum

Risiko Moral Hazard dalam Penundaan Penuntutan Pidana Korporasi di KUHAP Baru

PerbesarDisclaimer: Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh institusi atau aparat penegak hukum, melainkan mengkritisi desain kebijakan hukum dan...

Pasal 27 KUHAP Baru: Solusi Atasi Penundaan Proses Hukum
Hukum

Pasal 27 KUHAP Baru: Solusi Atasi Penundaan Proses Hukum

Dalam praktik peradilan pidana, salah satu persoalan mendasar yang kerap muncul adalah penundaan proses hukum secara berlarut (undue delay), khususnya...

Perintangan Penyidikan Korupsi Dilakukan Secara Sistematis oleh Terdakwa
Hukum

Perintangan Penyidikan Korupsi Dilakukan Secara Sistematis oleh Terdakwa

JPU dalam tersidangan perkara terdakwa Junaedi cs membeberkan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dilakukan terdakwa secara sistemat...

Revisi UU HAM: Komnas HAM Dapat Wewenang Penyidikan dan Penuntutan
Hukum

Revisi UU HAM: Komnas HAM Dapat Wewenang Penyidikan dan Penuntutan

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia buka suara soal polemik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Draf regulasi tersebut dinil...

Jaksa Tuduh Nadiem Cs Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Rugi Negara Rp1,9 Triliun
Hukum

Jaksa Tuduh Nadiem Cs Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Rugi Negara Rp1,9 Triliun

Jaksa menuduh kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,9 triliun. "Pasal yang [akan] didakwakan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-undang...

Kasus Korupsi Septic Tank di Malaka Masuki Tahap Persidangan
Hukum

Kasus Korupsi Septic Tank di Malaka Masuki Tahap Persidangan

KBRN, Atambua: Penuntasan perkara korupsi Septic Tank di kabupaten Malaka pada tahun 2025 yang ditangani Kejaksaan Negeri Belu, memasuki tahap penuntu...

KUHAP Baru: Aturan Berlaku untuk Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan
Hukum

KUHAP Baru: Aturan Berlaku untuk Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan

Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHAP dan mulai berlaku 2 Januari 2026, demikian Pasal 368 dan 369 UU 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) mengaturnya.Pe...

Perubahan Signifikan Praperadilan dalam KUHAP Baru
Hukum

Perubahan Signifikan Praperadilan dalam KUHAP Baru

Tanggal 2 Januari 2026 menjadi momentum penting perubahan rezim hukum pidana di Indonesia. Dalam waktu bersamaan berlaku efektif Undang-Undang Nomor 1...

Page 21 of 30