Jakarta- Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa penghentian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif kini tidak lagi dapat dilakukan sepihak...
PerbesarDisclaimer: Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh institusi atau aparat penegak hukum, melainkan mengkritisi desain kebijakan hukum dan...
Dalam praktik peradilan pidana, salah satu persoalan mendasar yang kerap muncul adalah penundaan proses hukum secara berlarut (undue delay), khususnya...
JPU dalam tersidangan perkara terdakwa Junaedi cs membeberkan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dilakukan terdakwa secara sistemat...
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia buka suara soal polemik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Draf regulasi tersebut dinil...
Jaksa menuduh kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,9 triliun. "Pasal yang [akan] didakwakan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-undang...
KBRN, Atambua: Penuntasan perkara korupsi Septic Tank di kabupaten Malaka pada tahun 2025 yang ditangani Kejaksaan Negeri Belu, memasuki tahap penuntu...
Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHAP dan mulai berlaku 2 Januari 2026, demikian Pasal 368 dan 369 UU 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) mengaturnya.Pe...
Tanggal 2 Januari 2026 menjadi momentum penting perubahan rezim hukum pidana di Indonesia. Dalam waktu bersamaan berlaku efektif Undang-Undang Nomor 1...
Swipe ke atas