Audiensi Forum Warga Peduli Kesehatan Rorotan, Fraksi PKB Minta Pemprov DKI Terbuka
JAKARTA - Pada Rabu (26/11/2025), sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Kesehatan Tolak Pabrik Sampah RDF Rorotan melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gedung DPR RI, Jakarta. Audiensi ini berlangsung selama satu jam dan diterima oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, serta Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari.
Koordinator forum, Wahyu Andre Maryono, mengungkapkan bahwa keberadaan fasilitas pengolahan sampah di Rorotan berdampak negatif bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi. Ia menyatakan bahwa pabrik Refuse Derived Fuel (RDF) tersebut didirikan dan mulai beroperasi tanpa sosialisasi yang memadai.
“Proyek ini dibangun sangat cepat, sekitar tujuh bulan, dan tiba-tiba berdiri tanpa sosialisasi. Kami sebagai warga baru mengetahui keberadaan fasilitas ini pada Februari–Maret,” ujarnya.
Wahyu juga menjelaskan bahwa warga menyadari adanya pabrik tersebut ketika melihat asap hitam pekat yang keluar dari area itu, yang belakangan diketahui merupakan hasil dari uji coba operasional RDF. Setelah mengajukan keluhan kepada pemerintah daerah, pihak berwenang menjelaskan bahwa fasilitas ini menggunakan teknologi canggih dari Eropa dan diberikan waktu satu bulan untuk melakukan perbaikan.
Namun, pada uji coba ulang yang dilakukan pada April 2025, kondisi justru semakin memburuk. “Asap semakin hitam, bau menyengat, dan puluhan warga termasuk sekitar 30 anak dan bayi mengalami gangguan kesehatan, mulai dari iritasi mata, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mual, muntah, alergi, hingga sesak napas,” paparnya.
Warga kemudian melakukan aksi pada 21 Maret untuk meminta agar uji coba dihentikan. Setelah beberapa bulan berhenti, uji coba ulang dilakukan pada Oktober, setelah perbaikan termasuk penambahan tinggi cerobong menjadi 15 meter. Namun, selama periode uji coba dari 3 hingga 30 Oktober, masalah kesehatan kembali dialami oleh warga, dengan sebanyak 20 anak mengalami gejala serupa.
Wahyu juga mengungkapkan bahwa armada truk sampah yang tidak tertutup rapat mengakibatkan air lindi tumpah ke jalan, menimbulkan bau yang tidak sedap. “Kami bukan menolak program pemerintah, tetapi penyelesaian satu masalah tidak boleh menimbulkan masalah baru, terutama pada kesehatan warga,” tegasnya.
Nihayatul Wafiroh menyatakan bahwa Fraksi PKB menerima aspirasi dan keluhan masyarakat terkait operasional pabrik RDF tersebut. “PKB adalah partai yang mendengar aspirasi masyarakat. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) RDF Rorotan, termasuk keterlibatan publik dan kepatuhan terhadap standar baku mutu emisi. Ia juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL dan AMDAL Lalu Lintas secara transparan.
Fraksi PKB berencana untuk menginisiasi rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR, Pemprov DKI Jakarta, KLHK, Kementerian Kesehatan, dan pihak pengelola RDF untuk mengevaluasi kebijakan, mitigasi dampak lingkungan, serta pertanggungjawaban pemerintah daerah. “Kami mendorong penyusunan ulang rencana pengelolaan sampah berbasis teknologi rendah risiko,” kata Ratna.
