Wali Kota Kupang Bahas Strategi Manajemen Konflik Sosial dalam Rakornas FKUB
RRI.CO.ID,Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memaparkan strategi manajemen konflik sosial dan keagamaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara hybrid, Rabu (4/2).
Kegiatan tersebut diikuti Wali Kota Kupang secara daring dari Ruang Garuda, Kantor Wali Kota Kupang, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam paparannya, Christian Widodo menegaskan peran pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan umat beragama melalui kebijakan yang berlandaskan hukum, adil, dan tidak diskriminatif.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah penanganan pembangunan rumah ibadah yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Menurutnya, pemerintah mengambil langkah penghentian sementara pembangunan hingga seluruh ketentuan perizinan dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kebijakan tersebut diterapkan tanpa membedakan latar belakang agama. Pendekatan dialog dan komunikasi menjadi prioritas untuk mencegah konflik yang lebih luas,” kata Christian Widodo.
Ia menambahkan, pemerintah daerah melakukan mitigasi konflik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kepemudaan, serta aparat kewilayahan guna menjaga situasi tetap kondusif.
Christian Widodo juga menyampaikan bahwa Kota Kupang sejak 2018 masuk dalam sepuluh besar Indeks Kota Toleran dan menerima penghargaan Kota Damai dan Inklusif dari Kementerian Dalam Negeri.
Rakornas FKUB tersebut juga menghadirkan pandangan dari unsur penegak hukum. Kepala Subdirektorat II Direktorat II Jaksa Agung Muda Intelijen, Yulius Sigit Kristanto, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama sekaligus menjaga ketertiban umum.
Menurut Yulius, pengawasan terhadap aliran kepercayaan harus dilakukan secara proporsional dan berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
Rakornas FKUB diinisiasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tema Sinergi Pemerintah dan FKUB Guna Memperkuat Persatuan Bangsa dan Harmoni Sosial. Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti pemangku kepentingan lintas sektor dari pusat hingga daerah. (As)
