Sosial

Wagub Malut Pimpin Rakor Penanganan Dampak Gempa dan Konflik Sosial

Ruang Bangsa - Halmaheranesia – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan pentingnya langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan dampak gempa bumi dan konflik sosial di wilayah Maluku Utara.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat yang digelar di Ruang VIP Pemda, Bandara Baabullah Ternate, Minggu, 5 April 2026, yang dihadiri Direktur Penanganan Wilayah I BNPB Agus Riyanto, unsur Forkopimda, Wali Kota Ternate, serta perwakilan instansi vertikal lainnya.

Dalam arahannya, Wagub menyebut gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang terjadi pada 2 April 2026 berdampak luas di enam daerah, meliputi 4 kabupaten dan 2 kota dengan total 27 kecamatan serta 46 desa/kelurahan terdampak.

Ia merincikan, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan masing-masing terdampak di 7 kecamatan dengan 15 desa/kelurahan. Sementara Kabupaten Halmahera Barat mencakup 3 kecamatan (3 desa), Halmahera Utara 2 kecamatan (2 desa), Halmahera Tengah 4 kecamatan (6 desa), dan Halmahera Selatan 4 kecamatan (4 desa).

Menurut dia, berdasarkan data sementara, tidak terdapat korban meninggal dunia, namun satu orang dilaporkan mengalami luka ringan. Jumlah warga terdampak mencapai sekitar 2.000 jiwa, dengan 1.107 jiwa atau 113 kepala keluarga masih berada di pengungsian.

Kerusakan fisik yang tercatat meliputi 99 rumah rusak berat, 66 rusak sedang, dan 139 rusak ringan. Selain itu, terdapat 3 rumah ibadah rusak berat, 3 rusak sedang, dan 5 rusak ringan.

Satu unit sarana pendidikan dilaporkan rusak berat, serta 3 unit infrastruktur publik rusak berat dan satu tambatan perahu rusak sedang.

“Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah bergerak cepat dengan membentuk posko dan menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak, termasuk Batang Dua. Kami berharap dukungan maksimal dari pemerintah pusat agar penanganan ini berjalan tuntas,” ujar Wagub.

Selain penanganan gempa, Wagub juga menyoroti konflik sosial yang terjadi di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Kabupaten Halmahera Tengah. Ia memastikan kondisi di lapangan mulai kondusif setelah dilakukan penanganan terpadu.

“Kami mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada warga guna meredam isu serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Penanganan Wilayah I BNPB Agus Riyanto menyatakan kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung masa tanggap darurat di Maluku Utara, khususnya dalam dua pekan ke depan.

Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan logistik di wilayah kepulauan terluar, seperti Pulau Mayau dan Tifure di Kecamatan Batang Dua.

Ia mengaku, BNPB bersama Basarnas juga akan mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR untuk mendukung distribusi logistik, serta melakukan pendampingan trauma healing bagi masyarakat terdampak dengan melibatkan Dinas Sosial dan TNI/Polri.

“Kami memastikan proses perbaikan rumah warga terdampak, baik akibat bencana alam maupun konflik sosial, akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Iksan Muhamad

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Kasus Penipuan Lansia di Ternate Belum Terungkap, Polisi Terus Buru Pelaku

Gubernur Sherly Dorong FTJ 2026 Jadi Penggerak Ekonomi dan Pariwisata