Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI Dikhawatirkan Mengancam Hak Hidup Pasien Gagal Ginjal
Jakarta (ANTARA) - Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menyoroti penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai sebagai pelanggaran hak hidup, terutama bagi pasien gagal ginjal yang sangat bergantung pada layanan cuci darah.
Ketua FAKTA Indonesia, Ari Subagyo Wibowo, menegaskan pentingnya layanan cuci darah bagi penyintas gagal ginjal, yang merupakan langkah krusial dalam mempertahankan hidup. Ia menyatakan, "Ketika BPJS PBI dinonaktifkan secara administratif, negara secara langsung membahayakan nyawa pasien."
Ari juga menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi mengganggu akses terhadap layanan medis vital yang tidak dapat ditunda. "Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI, yang dilakukan dengan alasan pemutakhiran data tanpa sosialisasi yang memadai, telah memicu krisis kemanusiaan," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, sejumlah pasien mengalami penurunan kondisi kesehatan yang signifikan akibat tertundanya jadwal hemodialisis. "Bahkan beberapa di antaranya dilaporkan mengalami sesak napas akut karena tidak mendapatkan layanan tepat waktu," ungkapnya.
Ari menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak hidup dan kesehatan warganya. Ia menambahkan, proses verifikasi dan pemutakhiran data seharusnya mempertimbangkan urgensi medis, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan.
FAKTA Indonesia juga mencatat meningkatnya ancaman penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia, termasuk gagal ginjal, yang dipengaruhi oleh pola konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Hal tersebut berpotensi memperberat beban sistem kesehatan jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang kuat.
Untuk itu, FAKTA Indonesia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi terkait dugaan pembiaran yang dapat mengancam nyawa warga negara akibat penonaktifan BPJS PBI. "Kami mendesak pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali seluruh kepesertaan BPJS PBI, mengevaluasi sistem pemutakhiran data tanpa mengorbankan keselamatan pasien, serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan secara profesional," pungkasnya.
