Mewujudkan Laut Sebagai Ruang Pembangunan Strategis bagi Vietnam

Ruang Bangsa - Komite Sentral Vietnam telah mengeluarkan Resolusi 36 pada tahun 2018 dengan tujuan menjadikan negara ini sebagai kekuatan maritim. Resolusi ini tidak hanya mencakup sektor perikanan, pariwisata, atau minyak dan gas, tetapi juga menetapkan tujuan modern terkait tata kelola kelautan, data kelautan nasional, serta pembangunan berkelanjutan.

Awal Kejadian

Sejak dikeluarkannya Resolusi 36, Vietnam telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan visi yang ambisius ini. Namun, setelah hampir delapan tahun, Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam mengakui bahwa perkembangan ekonomi maritim belum sebanding dengan potensi yang dimiliki negara.

Perkembangan

Profesor Madya Dr. Nguyen Chu Hoi dari Asosiasi Perikanan Vietnam menyatakan bahwa hambatan utama bukan terletak pada kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya. Banyak tempat yang memahami tujuan tetapi belum mampu mendefinisikan jalan untuk mencapainya. Terobosan dalam institusi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta infrastruktur belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk program aksi yang konkret.

Dalam konteks ini, pendekatan terhadap ekonomi maritim masih terfragmentasi, dengan potensi laut yang belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak daerah pesisir terjebak dalam berbagai tujuan yang saling bertentangan, seperti budidaya perikanan, pariwisata, dan konservasi ekologi.

Kondisi Terakhir

Dalam sesi kerja terbaru, Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam menekankan perlunya pergeseran dari pola pikir ekonomi maritim ke pola pikir pembangunan maritim nasional. Laut harus dianggap sebagai ruang pembangunan strategis yang mengintegrasikan kepentingan pembangunan, pertahanan, dan keamanan. Data kelautan, peta digital, dan kecerdasan buatan diharapkan menjadi alat utama dalam tata kelola kelautan yang berbasis data.

Dengan meningkatkan peran laut dalam strategi pembangunan nasional, diharapkan laut akan berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan negara. Semua rencana dan program pembangunan maritim harus memperhatikan perlindungan kedaulatan nasional, sehingga pengembangan ekonomi kelautan dan perlindungan kedaulatan dapat berjalan beriringan.