LaNyalla: DPD RI Kehilangan Peran dalam Menentukan Arah Bangsa Sejak Amendemen UUD 1945
Yogyakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak lagi memiliki peran signifikan dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Pernyataan ini disampaikan LaNyalla dalam pidato kunci pada Forum Grup Diskusi (FGD) bertema "Amendemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat" di Gedung DPD DIY, Yogyakarta, pada hari Kamis.
Menurut LaNyalla, sejak dilakukannya amendemen UUD 1945 pada periode 1999 hingga 2002, posisi DPD RI sebagai wakil daerah dan golongan nonpartisan semakin tereduksi. "DPD RI tidak memiliki ruang dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini," ujarnya.
LaNyalla mengkritik bahwa perubahan konstitusi tersebut telah mengalihkan semua kekuasaan kepada partai politik besar, menciptakan pola 'the winner takes all' yang merugikan suara rakyat. Ia menyebutkan bahwa partai-partai besar kini dapat mengendalikan semua keputusan melalui mekanisme voting di parlemen.
Lebih lanjut, LaNyalla menyoroti adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen yang ditetapkan oleh partai-partai besar. Ia berpendapat bahwa hal ini mengakibatkan terjadinya dominasi yang menghalangi suara rakyat dalam pemilihan presiden, di mana pilihan masyarakat dibatasi oleh keputusan partai.
LaNyalla juga menggarisbawahi kolusi antara oligarki politik dan oligarki ekonomi yang saling menguntungkan dalam menentukan pemimpin nasional. Ia mengingatkan bahwa oligarki ekonomi akan terlibat dalam membiayai koalisi parpol dan proses pemenangan, sehingga berpotensi mempengaruhi kebijakan yang diambil setelah pemilihan.
"Maka siapa pun Calon Presiden 2024 nanti, selama oligarki ekonomi ikut mendesain, janji-janji capres tidak akan pernah terwujud," tegasnya.
Sebagai solusi, LaNyalla menyerukan perlunya amendemen kembali terhadap UUD 1945 untuk mengembalikan konstitusi kepada nilai-nilai Pancasila. Ia berharap konstitusi negara ini dapat kembali sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertulis dalam naskah pembukaan konstitusi.
