KPK Gelar Seleksi Terbuka untuk Enam Jabatan Pimpinan Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk 6 jabatan strategis.

Enam jabatan itu adalah Kepala Biro Hukum, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, dan Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.

“Di tahun ini, KPK membuka seleksi terbuka untuk enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, atau setara dengan eselon II,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Cahya mengatakan, seleksi terbuka ini akan dibuka pada Senin (20/10/2025) dan seleksi akan berakhir pada Desember 2025.

Dia mengatakan, sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon pelamar yakni PNS aktif, punya rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, pendidikan minimal S1 (khusus Kepala Biro Hukum wajib S1 Ilmu Hukum), pengalaman jabatan relevan minimal 5 tahun, pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b).

"Adapun para pelamar hanya dapat memilih satu jabatan dari enam posisi yang tersedia," ujarnya.

Cahya mengatakan, informasi mengenai persyaratan lengkap dan tahapan seleksi dapat diakses oleh publik mulai tanggal 20 Oktober 2025 melalui laman resmi yakni https://asnkarier.bkn.go.id dan https://rekrutmen.kpk.go.id.

Adapun KPK membentuk Panitia Seleksi untuk menyeleksi JPT Pratama tersebut, berikut ini daftar nama panitia seleksi yang dibentuk lembaga antirasuah:

Panitia Seleksi Eksternal

1. Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya (Irjen Kementerian Dalam Negeri)

2. Dhahana Putra (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum)

3. Pratama Dahlian Persada (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC)

4. Sudharmawati Ningsih (Pejabat Mahkamah Agung)

5. Heru Susetyo (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia)

6. Ranu Miharja (Eks Jaksa / Eks Deputi KPK, Konsultan)

7. Gandjar L. Bonaprata (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

8. Taufik Rachman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

9. Judhi K. (Transparency International Indonesia, SPAK)

Panitia Seleksi Internal