Kajati Sulsel Hadiri FGD Penuntutan dan Denda Damai Bersama Jaksa Agung
Ruang Bangsa - MAKASSAR, UPEKS.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel, Prihatin, beserta para Asisten dan jajaran Jaksa Fungsional, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) secara daring dari Kantor Kejati Sulsel, Senin (9/3/2026).
FGD ini diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Pedoman Jaksa Agung tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement/DPA) dan Denda Damai.
Bacaan Lainnya
O2SN dan GSI 2026 Resmi Bergulir, Wali Kota Makassar Siapkan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi
JEC Orbita Makassar Perluas Layanan Kesehatan Mata dengan Teknologi Presbyond
Nokia dan Indosat Kolaborasi dalam Meningkatkan Jaringan 5G di Indonesia serta Hadirkan Layanan Berbasis AI
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Prof. Asep Nana Mulyana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kejaksaan saat ini sangat membutuhkan aturan turunan seiring dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru.
“Saat ini kami sedang menyusun ketentuan yang kita anggap merupakan hal baru bersama para akademisi dan praktisi. Proses penyusunan aturan turunan Pedoman Jaksa Agung ini sangat dinamis dan kami banyak menerima masukan serta saran, terutama yang berkaitan dengan DPA atau penundaan penuntutan,” ujar Prof. Asep.
Lebih lanjut, Jampidum mengungkapkan bahwa pasca berlakunya KUHP dan KUHAP baru, Kejaksaan telah mengeluarkan 16 Surat Edaran (SE). Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang hadir dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Polri, Kementerian Kehutanan, hingga elemen masyarakat sipil atas masukan yang diberikan.
Sementara itu, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, memberikan arahan mengenai tantangan penegakan hukum ke depan. Jaksa Agung menekankan pentingnya merumuskan aturan hukum yang profesional dengan tetap mengedepankan pemulihan kerugian negara.
“Meskipun penyelesaian penanganan perkara melalui denda damai dan DPA telah dilakukan di berbagai negara, penerapannya di Indonesia akan memiliki karakteristik yang berbeda,” ucap Jaksa Agung.
Jaksa Agung menyebut, sebagai kewenangan Jaksa, DPA yang menyangkut tindak pidana oleh korporasi harus mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus menghitung secara cermat kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.
Burhanuddin juga menyoroti bahwa secara umum, KUHAP yang baru tidak mengatur secara spesifik mengenai jenis tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan melalui mekanisme DPA.
“Ini bukanlah sebuah kekosongan hukum, melainkan bentuk kepercayaan penuh dari pembentuk undang-undang terhadap Kejaksaan selaku Penuntut Umum dalam menentukan perkara pidana mana yang layak diselesaikan lewat mekanisme DPA,” pungkasnya.
Sementara itu, Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi mengaku pihaknya berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan siap mengimplementasikan pedoman Jaksa Agung.
“Kami dari Kejati Sulsel berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan regulasi ini dan siap mengimplementasikan pedoman Jaksa Agung secara profesional dan berintegritas di wilayah hukum Sulawesi Selatan,” ucapnya.(Jay)
Denda Damai DPA FGD Jaksa agung Kajati Sulsel Penundaan Penuntutan
Sebarkan
Navigasi pos
Pos sebelumnya Kawal RKPD 2027, Asri Jaya Latif Tekankan Keselarasan Program dan Kemandirian Fiskal Wajo
Pos berikutnya 150 Warga Binaan Lapas Maros Diusulkan Terima Remisi Idul Fitri, Kasus Narkotika Dominan
