Kades Para Lando Terjerat Dugaan Kebohongan Publik dalam Kasus Proyek Air Bersih
Ruang Bangsa - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Warga Para Lando Peduli Air Bersih mengepung Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai pada Selasa (21/4/2026) terkait dugaan ketidakberesan dalam proyek uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dinas PUPR Kabupaten Manggarai senilai hampir satu miliar rupiah.
Awal Kejadian
Aksi ini dipicu oleh keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih yang dianggap gagal memenuhi hak dasar mereka. Proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, dengan nilai sekitar Rp973 juta, dinilai tidak transparan serta mengalami kegagalan teknis.
Perkembangan
Perwakilan warga, Robertus Suryadi Hake, mendesak DPRD Manggarai untuk aktif memanggil Dinas PUPR, kontraktor pelaksana CV Wela Tedeng, dan konsultan pengawas CV Dirga Buana Konsultan dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia menekankan pentingnya pengawasan nyata dari DPRD dan meminta RDP segera dilaksanakan.
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, yang menerima massa aksi, berjanji untuk menjadwalkan evaluasi komprehensif dan memastikan tidak ada kelalaian yang merugikan masyarakat. Ia menyatakan akan mengagendakan RDP untuk mempertemukan warga dengan pihak terkait.
Ketegangan meningkat saat dialog dengan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, di mana terungkap dugaan kebohongan publik yang melibatkan Kepala Desa Para Lando, Lemen Agustinus. Tokoh pemuda setempat, Hendra Gahor, menyatakan bahwa Kepala Desa mengklaim tidak terlibat dalam pengusulan proyek, sementara dokumen resmi menunjukkan sebaliknya.
Kondisi Terakhir
Pj. Sekda Lambertus Paput menjelaskan bahwa dari usulan awal 258 Kepala Keluarga (KK), hanya 172 KK yang terlayani, dengan 148 unit meteran terpasang. Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan layanan bagi 22 KK yang belum terlayani pada tahun anggaran ini. Namun, warga tetap mempertahankan tuntutannya dan mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum jika tidak ada penyelesaian. Mereka berencana melaporkan kontraktor pelaksana dan pejabat terkait ke Polres Manggarai serta Kejaksaan Negeri Manggarai, mendesak audit investigatif atas dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.
