Ruang Bangsa - Di balik forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terdapat persoalan klasik mengenai hilangnya jejak usulan masyarakat dalam proses realisasi. Temuan ini terungkap dalam penelusuran terkait Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2027 di wilayah Batujajar.
Sejumlah warga melaporkan telah mengusulkan kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan, drainase, dan sarana air bersih dalam forum Musrenbang selama beberapa tahun. Meski usulan tersebut tercatat dan masuk dalam prioritas, hingga kini banyak yang belum terealisasi.
Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M Rauf, menyebut fenomena ini sebagai “jejak usulan yang hilang”. Penelusuran menunjukkan bahwa banyak usulan dari Musrenbang tahun 2025 dan 2026 tidak muncul dalam daftar program yang terealisasi. Minimnya transparansi dalam penyaringan dan penentuan prioritas serta lemahnya pengawasan dianggap sebagai penyebab utama. Rauf menekankan perlunya sistem kontrol yang jelas terhadap setiap usulan agar tidak hilang tanpa kejelasan.
Fenomena ini berpotensi menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat yang didorong melalui Musrenbang dapat menjadi sia-sia tanpa transparansi dan realisasi yang jelas. Pokja Wartawan mendorong pemerintah daerah untuk membuka data usulan secara publik agar masyarakat dapat mengawasi proses pembangunan dengan lebih baik.