Forum Warga Nahdliyin DIY Fasilitasi Rekonsiliasi Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar
Forum Warga Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta berencana memfasilitasi rekonsiliasi antara Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Forum Warga Nahdliyin DIY, KH Fahmi Basya, dalam sebuah pernyataan.
Ketegangan antara Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar telah berlangsung cukup lama dan berakar dari konflik internal PKB yang terjadi pada tahun 2008. Pada saat itu, Muhaimin diminta mundur oleh Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz, yang menandai keretakan hubungan antara Gus Dur dan Cak Imin. Sejak saat itu, hubungan Cak Imin dengan keluarga Gus Dur, khususnya Yenny Wahid, menjadi kurang baik.
Fahmi Basya menjelaskan bahwa rekonsiliasi antara kedua tokoh tersebut penting untuk menjaga ketenteraman warga Nahdliyin dan untuk kebesaran partai yang didirikan oleh Gus Dur. "Awal pendekatan, kami nanti yang akan menghubungi beliau-beliau berdua. Kita ajak ngopi, kita ajak ziarah ke Mlangi dulu," ungkapnya.
Dia juga menambahkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan politik antara Yenny dan Muhaimin, hubungan pribadi di antara mereka tetap baik. Menurutnya, perbedaan dalam politik adalah hal yang wajar di kalangan Nahdliyin, dan gagasan untuk menyatukan keduanya dapat memberikan dampak positif bagi PKB dan warga Nahdliyin secara umum.
"Banyak dari dulu seperti itu, tapi insyaallah kalau itu dipandang relevan mampu memberikan dulangan suara yang luar biasa untuk PKB dan untuk ketenteraman warga Nahdliyin pada umumnya," kata Fahmi.
Yenny Wahid sebelumnya telah mengungkapkan fakta sejarah yang menegaskan bahwa Gus Dur dikeluarkan dari PKB melalui Muktamar Ancol, yang menjadi salah satu faktor ketegangan antara dirinya dan Muhaimin. Pada saat yang sama, Muhaimin juga telah mengkritik Yenny, meminta agar dia tidak menyerang PKB karena Yenny bukan kader partai tersebut.
Melalui rencana rekonsiliasi ini, Forum Warga Nahdliyin DIY berharap dapat memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh Nahdliyin di seluruh tingkatan untuk mengisi jabatan strategis di berbagai sektor, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
