Forum Warga Halmahera Timur Menyuarakan Penolakan Terhadap Pencalonan Farrel Erawan dan Mengingatkan Skandal Rudi Erawan
Jakarta, Aktual.com – Forum Warga Halmahera Timur, melalui Koordinatornya Abdul Nurman, menyampaikan kritik terhadap pencalonan Farrel Erawan sebagai Calon Bupati Halmahera Timur. Dalam pernyataan yang diberikan kepada media pada Minggu (30/6), Nurman mengingatkan masyarakat akan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Rudi Erawan, yang menerima suap sebesar Rp 6,3 miliar.
Nurman menegaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh Rudi Erawan telah mengakibatkan kerugian bagi warga, terutama dalam hal infrastruktur jalan yang layak. "Masyarakat tidak boleh lupa kejahatan korupsi Rudi Erawan yang menerima suap sebesar Rp 6,3 miliar. Korupsi Rudi bahkan sempat menyebabkan banyak jalan di Halmahera Timur tidak layak dan rusak," ujarnya.
Ia juga mengajak warga untuk menolak siapapun yang memiliki keterkaitan dengan Rudi Erawan untuk memimpin daerah tersebut, karena hal itu hanya akan merugikan kepentingan publik. Nurman menambahkan, "Kita tentu tidak mau jatuh ke lubang yang sama dua kali, menjadi korban perilaku koruptif Rudi Erawan. Kita ingin kemajuan pembangunan Halmahera Timur yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu kunci untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah memilih pemimpin yang tidak punya watak koruptif dan bukan bagian dari keluarga koruptor."
Nurman juga mengungkapkan bahwa ada dua mobil dinas pemerintah kabupaten Halmahera Timur yang belum dikembalikan oleh Rudi Erawan. Ia menyebutkan bahwa dua ajudan Rudi Erawan masih menguasai mobil dinas tersebut, sehingga merugikan keuangan pemerintah kabupaten. "Saya kira Rudi Erawan dan keluarganya harus tahu diri. Dua mobil dinas (Toyota Hilux dan Toyota Fortuner) sampai sekarang belum dikembalikan. Perilaku koruptifnya kok belum juga berubah. Memalukan!" tegasnya.
Farrel Erawan, anak dari Rudi Erawan, telah resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Halmahera Timur, berpasangan dengan Hi Thaib sebagai Calon Wakil Bupati. Farrel diduga mendapat dukungan dari ayahnya yang telah divonis pidana penjara selama 4,5 tahun dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.
Nurman menyerukan kepada masyarakat untuk menolak lahirnya dinasti politik di Halmahera Timur, yang dinilai hanya akan memperburuk praktik korupsi dan nepotisme. "Sudah korupsi, eh ingin buat dinasti politik pula. Seluruh warga Halmahera Timur menolak praktek korupsi dan dinasti politik," ujarnya.
Selaras dengan pernyataan Nurman, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, juga menekankan pentingnya pilkada yang tidak menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dan dinasti politik. Menurutnya, pilkada seharusnya memberikan kesempatan bagi regenerasi kepemimpinan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, bukan hanya untuk keluarga tertentu. "Dengan begitu, apakah nanti keluarga tertentu saja yang memerintah di daerah-daerah tertentu secara terus menerus? Jadi, apakah pemilu dan Pilkada 2024 sekadar untuk melegalisasi nepotisme?" tambahnya.
