Forum Warga Negara kembali menggelar diskusi publik untuk kedua kalinya pada Kamis sore, 4 September 2023, di Jakarta. Diskusi ini mengangkat tema "Indonesiaku: Apa Kata Dunia!" yang bertujuan untuk membahas persepsi internasional mengenai situasi terkini di Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah warga negara, terutama mereka yang membayar pajak, untuk berbagi pandangan tentang isu-isu strategis geopolitik dan geoekonomi. Forum ini juga menjadi wadah bagi para diaspora untuk mengekspresikan perasaan mereka terhadap kondisi Tanah Air serta harapan akan perbaikan di masa depan.
Narasumber yang hadir secara langsung antara lain Shofwan Al Banna Choiruzzad, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, sedangkan narasumber daring termasuk Anthony Paulo Sunjaya, dosen senior di School of Population Health, Fakultas Kedokteran UNSW Sydney dan beberapa diaspora lainnya. Diskusi ini dipandu oleh Chandra Marta Hamzah, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007–2011.
Anthony dan sejumlah diaspora dari Australia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia menekankan perlunya langkah-langkah cepat untuk merespons ketidakpuasan masyarakat terkait kualitas pengelolaan negara. Mereka mendesak pembentukan tim pencari fakta independen untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut tindakan tegas terhadap pelanggar.
Salah satu peserta, Avina Nadhila, mahasiswi S3 di Australian National University, mengekspresikan frustrasinya terhadap lambannya respons pengurus negara. "Masak rakyat harus ada yang mati terlebih dulu agar didengar? Maka, teruslah berisik agar didengar!" ujarnya.
Shofwan menjelaskan bahwa peristiwa dalam negeri tidak terlepas dari dinamika global. Ketidakpastian dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pengurus negara menjadi sorotan utama. "Pelemahan institusi menyebabkan disfungsi mekanisme demokrasi, sehingga suara rakyat menjadi tidak relevan," ungkapnya.
Wartawan senior Budiman Tanuredjo menyoroti disfungsi instrumen demokrasi yang terlihat dalam unjuk rasa baru-baru ini. Ia mencatat bahwa hampir semua aparat demokrasi tidak beraksi saat terjadi ketegangan, menunjukkan kebingungan elite dalam membuat keputusan.
Beberapa peserta diskusi menyarankan perlunya pembentukan tim atau komite reformasi independen yang terdiri dari individu berintegritas tinggi untuk mengawasi tuntutan reformasi negara. Shofwan menekankan pentingnya menangkap momentum ini sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan struktural dan sistematis.
Menutup diskusi, Chandra menekankan perlunya pengurus negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, untuk memperbaiki diri agar semakin profesional dan berintegritas. "Cukup sudah yang seperti itu. Mari kita lakukan koreksi total," imbuhnya.