Forum Warga Negara kembali menggelar diskusi publik untuk kedua kalinya pada Kamis sore, 4 September 2025, di Jakarta. Diskusi kali ini mengangkat tema 'Indonesiaku: Apa Kata Dunia!'. Acara ini dihadiri oleh sejumlah warga negara Indonesia yang aktif sebagai pembayar pajak, yang berkumpul untuk membahas pandangan internasional terhadap kondisi terkini Indonesia.
Peserta diskusi berbagi pengalaman dan pemikiran mengenai isu-isu geopolitik dan geoekonomi yang strategis, serta implikasi yang perlu disadari oleh masyarakat. Forum ini juga menjadi sarana bagi diaspora untuk menyampaikan harapan dan keprihatinan mereka terhadap situasi di Tanah Air.
Di antara narasumber yang hadir, terdapat Shofwan Al Banna Choiruzzad, dosen dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, serta Anthony Paulo Sunjaya, dosen senior di School of Population Health, Fakultas Kedokteran, UNSW Sydney, yang bergabung secara daring. Diskusi dipandu oleh Chandra Marta Hamzah, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi.
Anthony mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia menekankan pentingnya tindakan segera untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, terhadap kinerja pemerintah. "Kita perlu membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Lebih lanjut, Anthony menyarankan agar pemerintah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga mengambil langkah-langkah yang substansial untuk menyentuh akar masalah yang ada.
Beberapa diaspora mengekspresikan frustrasi mereka, menyatakan bahwa momentum untuk memperbaiki keadaan tidak dimanfaatkan oleh pengurus negara. Di berbagai kota seperti Canberra dan Jepang, muncul gerakan-gerakan yang menunjukkan keprihatinan terhadap penurunan ruang demokrasi di Indonesia.
Mahasiswi S3 dari Australian National University, Avina Nadhila, menyatakan, "Masak rakyat harus ada yang mati terlebih dulu agar didengar? Maka, teruslah berisik agar didengar."
Shofwan menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa domestik berhubungan erat dengan dinamika internasional. Ketidakpastian dan rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi perhatian utama dalam diskusi ini. "Pelemahan institusi menyebabkan disfungsi mekanisme demokrasi, sehingga suara rakyat menjadi tidak relevan," tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, hadir pula Halida Nuriah Hatta, putri bungsu Proklamator Mohammad Hatta, dan wartawan senior Budiman Tanuredjo. Budiman menyoroti kurangnya respons dari berbagai institusi demokrasi terhadap unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini, menunjukkan kebingungan di kalangan elite dalam mengambil keputusan.
"Tuntutan yang muncul dari berbagai gerakan dan forum harus dikonsolidasi secara rapi, dan penyelesaiannya harus menyentuh akar masalah," tegas Budiman.
Shofwan menambahkan bahwa jika momentum ini tidak ditangkap sebagai panggilan untuk melakukan perbaikan struktural, Indonesia akan semakin rentan terhadap guncangan internasional di masa mendatang. "Kita perlu membentuk tim atau komite reformasi independen yang terdiri dari orang-orang berintegritas tinggi untuk mengawal tuntutan dan melakukan reformasi di semua lini pemerintahan," ujarnya.