Bawaslu Cimahi Perkuat Pengawasan Partisipatif Libatkan Warga Dalam Pemilu 2029
Ruang Bangsa - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi memperkuat pengawasan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pemilihan mendatang. Langkah ini bertujuan menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Awal Kejadian
Penguatan pengawasan partisipatif dilakukan melalui berbagai program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Program yang diluncurkan antara lain pendidikan pengawas partisipatif (P2P), forum warga, pojok pengawasan, kampung pengawasan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas digital pengawasan partisipatif.
Perkembangan
Akhmad Yasin Nugraha, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia mengungkapkan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga memerlukan peran aktif warga. Dalam program pendidikan pengawas partisipatif, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pertemuan tatap muka maupun media daring, di mana mereka berkesempatan untuk ikut serta dalam pemantauan bersama lembaga pemantau pemilu.
Forum warga dibentuk untuk mendekatkan masyarakat dengan isu pengawasan pemilu di lingkungan mereka. Dengan pendekatan dialogis dan partisipatif, forum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, pojok pengawasan yang dibuka di kantor Bawaslu dan ruang publik strategis berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi bagi masyarakat.
Kerja sama dengan perguruan tinggi juga dilakukan melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik, penelitian ilmiah, kuliah umum, dan program magang terkait tata kelola kepemiluan. Di era digital, Bawaslu Kota Cimahi membentuk komunitas digital pengawasan partisipatif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan memperluas pengawasan terhadap potensi pelanggaran di ruang digital.
Kondisi Terakhir
Akhmad Yasin berharap dengan berbagai program ini, masyarakat akan memiliki kesadaran kolektif untuk terlibat dan melaporkan dugaan pelanggaran. Pengawasan partisipatif dianggap sebagai kekuatan dalam menjaga integritas pemilu, dengan harapan potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini melalui keterlibatan masyarakat yang lebih luas.
