Antusiasme Warga Tondonggeu dan Sambuli dalam Forum Reses Irmawati, SE.,SH.,MKn
Kendari, Sulawesi Tenggara - Warga pesisir Kecamatan Nambo, khususnya Kelurahan Tondonggeu dan Kelurahan Sambuli, menunjukkan antusiasme yang tinggi saat Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Irmawati, SE.,SH.,MKn, mengadakan forum reses pada Sabtu sore, 28 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda reses Masa Sidang III, yang berlangsung dari 23 hingga 29 Juni 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah warga dan dihadiri pula oleh sekretaris Lurah Tondonggeu, yang mendampingi Irmawati dalam dialog dengan masyarakat. Staf DPRD Kota Kendari, termasuk Azis yang bertindak sebagai moderator, juga turut hadir dalam kegiatan ini.
Pembukaan acara dilakukan oleh pemilik Kampung Bakau, sebuah destinasi wisata kuliner di Kota Kendari, yang mengingatkan warga untuk memanfaatkan momen reses ini untuk menyampaikan kebutuhan mendasar masing-masing wilayah. Kebutuhan tersebut mencakup hal-hal yang mendesak dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti perbaikan jalan lingkungan.
Dialog yang dipandu oleh Azis berlangsung dengan aktif, di mana warga mengungkapkan berbagai aspirasi. Di antaranya, Aris, seorang RT di Kelurahan Sambuli, mengusulkan agar lahan bakau dibebaskan untuk warga dan meminta bantuan kapal bagi kelompok nelayan setempat. Selain itu, Hasbullah, seorang warga, menyampaikan usulan pemanfaatan keramba yang terbengkalai di Tondonggeu untuk kelompok nelayan.
Beberapa pengurus Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengusulkan pengadaan laptop bagi mereka, sementara isu mengenai perbaikan rumah menjadi salah satu topik pembicaraan di antara warga yang hadir.
Menanggapi usulan tersebut, Irmawati menjelaskan bahwa lahan mangrove tidak dapat disertifikatkan sebagai milik pribadi karena statusnya yang merupakan milik negara, dan merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan. Terkait bantuan kapal bagi nelayan dan pemanfaatan keramba, DPRD akan mengusulkan hal tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari untuk ditindaklanjuti.
Irmawati juga menjelaskan bahwa anggaran pemerintah bersifat terbatas, sehingga bantuan akan diberikan secara bertahap. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk merawat bantuan yang diberikan, seperti perahu nelayan, di mana hasil tangkapan harus dialokasikan untuk biaya pemeliharaan.
Usulan mengenai bedah rumah akan dibicarakan lebih lanjut dengan instansi terkait, sedangkan permintaan pengurus PKH untuk mendapatkan laptop bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kendari, karena program tersebut berada di bawah Kementerian Sosial.
Forum reses yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan ini mencatat semua usulan warga dalam notulensi DPRD Kota Kendari, termasuk masalah BPJS Kesehatan dan kebutuhan akan Taman Kanak-Kanak di Tondonggeu. Irmawati memastikan akan mengawal semua usulan tersebut hingga ke sidang paripurna DPRD Kota Kendari.
