Amnesty: Tuntutan Terhadap Delpedro Cerminkan Pembungkaman Kritik Oleh Negara
Ruang Bangsa - Amnesty International Indonesia menilai tuntutan jaksa terhadap Delpedro Marhaen dkk membenarkan adanya operasi pembungkaman kritik. Penuntutan ini dinilai melanggar HAM.
Editor :
Tayang pada :
Waktu Baca : ±... menit
0 202
Jadi, Intinya Apa Sih?
Amnesty: Tuntutan jaksa benarkan operasi pembungkaman kritik oleh negara.
Aktivis hanya berpartisipasi damai, bukan tindakan kriminal atau penghasutan.
Penegakan hukum dianggap jahat, melanggar hak asasi manusia dan peradilan adil.
Ringkasan ini dihasilkan oleh AI dan telah diverifikasi oleh redaksi
Ukuran Font: 16px
periskop.id - Amnesty International Indonesia mengecam keras tuntutan pidana penjara Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Delpedro Marhaen beserta tiga aktivis lainnya.
Tuntutan dugaan penghasutan demonstrasi ini dinilai membenarkan adanya praktik operasi pembungkaman kritik oleh instrumen negara.
"Jaksa mengirim pesan keliru bahwa menyuarakan kritik ialah tindak pidana. Tuntutan ini juga membenarkan skema ‘operasi pembungkaman’ kritik oleh negara seperti yang telah diperingatkan oleh kalangan masyarakat sipil," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons jalannya sidang di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Tuntutan kurungan penjara selama dua tahun tersebut jelas melanggar hak asasi manusia. Aktivitas para terdakwa sejatinya murni bentuk partisipasi publik menyatakan pendapat.
BACA JUGA
MK Tolak Gugatan KUHP Delpedro dkk karena Legal Standing Cacat
17 Apr 2026
Konstitusi negara telah menjamin kebebasan warga sipil menyuarakan aspirasi secara damai. Para aktivis tersebut sekadar membuka posko pengaduan serta memantau situasi lapangan saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Mereka turun ke lapangan guna mendampingi pelajar korban penangkapan maupun pencabutan fasilitas pendidikan. Tindakan kemanusiaan tersebut sama sekali bukan bentuk aksi kejahatan kriminal.
Ekspresi satir dan pembagian informasi pertemuan melalui media sosial juga tidak sepantasnya dihakimi aparat sebagai upaya penghasutan massa. Kriminalisasi aktivis ini dianggap sangat mencoreng iklim kebebasan berpendapat.
BACA JUGA
Kejagung Ajukan Kasasi Vonis Bebas Delpedro, Yusril Serahkan Putusan ke MA
08 Apr 2026
“Pemenjaraan ekspresi kritik terhadap negara bukanlah penegakan hukum melainkan suatu bentuk malicious prosecution atau penuntutan hukum yang jahat karena tak memiliki dasar yang jelas," tegasnya.
Indikasi kriminalisasi paksa terlihat sangat jelas dari penyusunan surat dakwaan. Penegak hukum sengaja menggunakan pasal berlapis mulai dari regulasi transaksi elektronik, hukum pidana, hingga undang-undang perlindungan anak.
Proses hukum terhadap keempat aktivis ini dinilai melanggar prinsip peradilan adil sejak tahap awal. Berbagai kejanggalan prosedur tampak gamblang dari penangkapan tanpa surat tugas hingga penyitaan barang tanpa izin pengadilan.
Penetapan status tersangka turut dilakukan sepihak tanpa melalui tahapan pemanggilan saksi dan gelar perkara. Narasi sesat sengaja dibangun pemerintah demi mengesankan aksi massa sebagai produk hasutan aktivis.
Faktanya, kemarahan publik memuncak akibat lahirnya sejumlah rentetan kebijakan negara tanpa memihak rakyat kecil. Gelombang protes masyarakat pecah menyusul desas-desus kenaikan pajak hingga penambahan tunjangan anggota dewan.
Tensi panas di lapangan kian memburuk saat aparatur negara merespons barisan demonstrasi menggunakan tindakan represif. Insiden tragis bahkan terjadi saat pergerakan kendaraan taktis aparat menyebabkan jatuhnya korban jiwa bernama Affan Kurniawan.
Pemerintah dituntut segera berhenti mencari kambing hitam atas kegagalan menangani kericuhan unjuk rasa tersebut. Segala bentuk tuntutan kriminalisasi terhadap aktivis dan warga sipil wajib segera ditarik sepenuhnya.
Majelis hakim diharapkan mampu menunjukkan independensi dengan menolak seluruh tuntutan jaksa pada sidang putusan kelak. Lembaga peradilan harus memposisikan diri sebagai benteng terakhir pencari keadilan guna mencegah lahirnya praktik otoriter.
Rheza Alfian
Bekerja di bidang jurnalistik sejak 2017. Lebih banyak mendalami isu ekonomi, sosial, dan politik.
Add as a preferred
source on Google
Ikuti Kami:
WhatsApp Google News
Delpedro Marhaen Amnesty International Indonesia Usman Hamid
Bagikan:
Sebelumnya
Visinema Studios Rilis Episode Baru Animasi Nussa Spesial Ramadan
Selanjutnya
Jawab Keraguan China, Kemlu RI Pastikan Kesepakatan ART Tak Memihak Blok
Berita Terkait
MK Tolak Gugatan KUHP Delpedro dkk karena Legal Standing Cacat
Kejagung Ajukan Kasasi Vonis Bebas Delpedro, Yusril Serahkan Putusan ke MA
Vonis Bebas Delpedro, Kejagung Tempuh Kasasi Sesuai Ketentuan
Yusril: Rehabilitasi Delpedro Sudah Dipenuhi, Ganti Rugi Lewat Praperadilan
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar
Komentar
