Forum Warga

Akhmad Marjuki Serap Aspirasi Warga di Forum Pengawasan, Banjir dan Ruang Belajar SMK Tambun Utara Jadi Sorotan

• Oleh Smart Newsroom
• 01 Jul 2026 01:08
• 6

Ruang Bangsa - Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berlangsung di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi ajang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat, membahas berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik.

Awal Kejadian

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, termasuk Kapolsek Tambun Selatan, Kepala Desa Srijaya, Ketua BPD, serta pengurus Partai Golkar setempat. Forum ini merupakan bagian dari agenda Pengawasan Tahun Anggaran 2026, bertujuan untuk memastikan program pembangunan yang didanai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai rencana.

Perkembangan

Akhmad Marjuki menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Ia menyatakan bahwa masukan dan kritik dari warga menjadi bahan evaluasi untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas program pemerintah. Dalam paparannya, ia menjelaskan tentang proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab DPRD Provinsi Jawa Barat, termasuk pembangunan Terminal Cikarang dan jembatan di Cibitung.

Pada sesi dialog, warga mengungkapkan berbagai aspirasi. Salah satu warga, Eka, mengapresiasi forum tersebut sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia berharap pejabat pemerintah lebih sering turun langsung untuk melihat kebutuhan warga, khususnya terkait masalah banjir yang belum sepenuhnya teratasi.

Selain itu, Eka juga menyoroti kondisi ruang belajar di SMK Tambun Utara yang belum diperbaiki setelah dibongkar dalam program penataan, sehingga membatasi jumlah siswa yang diterima.

Kondisi Terakhir

Menanggapi masukan warga, Marjuki menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan pelanggaran signifikan terkait proyek-proyek pemerintah. Ia juga mengakui bahwa forum pengawasan sering menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, meskipun tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran. DPRD Provinsi Jawa Barat berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan terus meningkat agar setiap program pemerintah dapat berjalan transparan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.